Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya “menjamin bahwa keikutsertaan Tim Nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak ada kaitannya” dengan konsistensi dan posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
Pernyataan itu disampaikan presiden di tengah munculnya penolakan sejumlah pihak terhadap keikutsertaan Timnas Israel dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.
“Dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan sendiri yang harus ditaati anggotanya,” kata Jokowi dalam pernyataan pers pada Selasa (28/3).
“Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” sambung Jokowi.
Menurut Jokowi, FIFA telah mengetahui perihal penolakan keikutsertaan Timnas Israel. Namun, Pemerintah Indonesia dan PSSI “masih terus berusaha agar ada solusi terbaik”.
Jokowi menyebut telah mengutus Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA dan mencari solusi terbaik.
Dia juga mengatakan bahwa Indonesia, ketika ditunjuk sebagai tuan rumah pada Oktober 2019, “belum mengetahui” timnas dari negara mana saja yang akan ikut serta karena masih dalam tahap prakualifikasi.
“Kepastian Timnas Israel lolos Piala Dunia U-20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022,” ujar dia.
Dalam pernyataan ini, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia “selalu konsisten dan teguh memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina”.
Sebelumnya, pengamat mengkhawatirkan Indonesia tidak akan lagi dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan olahraga sepak bola di masa mendatang, jika FIFA betul-betul membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia atas buntut penolakan kehadiran Timnas Israel.
Karenanya, pemerintah Indonesia didesak meredam sikap maupun aksi penolakan yang terjadi di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia juga diminta menjelaskan posisi politik internasional Indonesia terhadap Israel, termasuk menjamin keselamatan para pemain Israel.
Sampai Selasa (28/03) pagi, belum ada sikap resmi Pemerintah Indonesia terhadap polemik keikutsertaan timnas Israel dalam kejuaraan dunia yang rencananya digelar Mei mendatang.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang “menjalani proses untuk mencari jalan keluar” terkait polemik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20.
“Ya kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar,” kata Menko-Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/03).
Mahfud mengatakan, di satu sisi, Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka.
Di sisi lainnya, demikian Mahfud, Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.
Dan, Mahfud menegaskan, “Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel.” kata Mahfud.
“Nah langkah-langkah berikutnya tunggu saja,” tandasnya.
Bagaimanapun, di tengah kekhawatiran itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan terus berupaya mencari solusi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan itu.
Ketua Umum PSSI ke Zurich untuk ‘melobi’ FIFA
Secara terpisah, Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi Federasi Sepak Bila Internasional (FIFA).
Muhadjir mengharapkan, setelah bertemu Erick, FIFA dapat memahami situasi di Indonesia yang menyebabkan partisipasi Israel menjadi polemik.
“Saya rasa Pak Erick akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA, ini belum level tertinggi kan? Kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu, mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/03).
Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah melobi FIFA dengan mengajukan prasyarat terkait keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.
Dia menjelaskan, prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Walaupun demikian, Muhadjir menegaskan, sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi
Menurut dia, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.
“Bukan berarti kita menolak kehadiran dia dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho,” ujar Muhadjir.
Namun, dia menyebutkan, lobi yang dilakukan dengan memberikan sejumlah prasyarat tersebut tidak mendapatkan sambutan positif dari FIFA.
“Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan,” katanya.
Muhadjir tidak membeberkan prasyarat apa saja yang diajukan pemerintah ke FIFA karena menurutnya percuma setelah FIFA memutuskan menunda undian grup Piala Dunia U-20 yang semestinya digelar pada Jumat (31/03).
Benarkah FIFA telah menunjuk Peru untuk gantikan Indonesia?
Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA disebut telah mengambil keputusan resmi membatalkan drawing atau pengundian babak penyisihan Piala Dunia U-20 2023 di Bali, kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga.
Pembatalan itu disebabkan adanya penolakan dari Gubernur Bali, I Wayan Koster terhadap kehadiran Timnas Israel U-20 ke wilayahnya.
Namun berdasarkan informasi yang diperoleh mantan pengurus PSSI, Yesayas Oktavianus, FIFA tidak hanya membatalkan agenda pengundian, tapi juga membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut.
Kemudian FIFA juga disebut telah menunjuk Peru sebagai tuan rumah pengganti.
“Itu informasi [tepercaya] yang saya dapat 26 Maret 2023 sore hari,” kata Yesayas kepada BBC News Indonesia, Senin (27/03).
“Kalau dilihat sampai sekarang tidak ada sanggahan dari pemerintah Indonesia, maka hampir pasti informasi itu benar,” sambungnya.
Akan tetapi dengan belum dibukanya surat FIFA itu ke publik mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia sedang “melakukan lobi politik yang ketat dengan federasi sepakbola internasional agar tetap menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Mengenai kabar tersebut, BBC News Indonesia telah mencoba mengonfirmasi ke anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga, tapi sampai artikel ini ditulis, belum ada tanggapan.
Tapi terlepas dari itu, pengamat sepakbola Kusnaeni menilai pembatalan agenda pengundian di Bali merupakan “kode keras” atau peringatan dari FIFA kepada Indonesia agar tidak main-main dengan perhelatan yang tinggal dua bulan lagi.
Sebab bagaimanapun Indonesia sangat mungkin dicabut statusnya sebagai tuan rumah kalau dianggap tidak becus.
“Situasinya menurut saya saat ini fifty-fifty Indonesia bisa resmi dibatalkan jadi tuan rumah, makanya Indonesia harus serius meyakinkan FIFA,” jelas Kusnaeni kepada BBC News Indonesia.
Apa yang harus dilakukan Indonesia?
Kusnaeni mengatakan, Indonesia masih punya kesempatan untuk tetap menjadi tuan rumah dan terhindar dari sanksi, asalkan bisa meyakinkan FIFA soal posisi politik internasional Indonesia terhadap Israel, kesiapan infrastruktur, hingga jaminan keamanan terhadap pemain Israel.
Sebab sentimen anti-Israel yang muncul saat ini, menurut dia, tidak mewakili sikap politik resmi Indonesia dan seluruh masyarakat.
Toh, ujarnya, hingga saat ini delegasi FIFA masih terus meninjau sejumlah stadion yang akan dipakai untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20.
“Tinggal dijelaskan sikap pemerintah Indonesia yang sebenarnya seperti apa? Itu yang saya bilang peta sikap Indonesia, kita menolak atau tidak sebagai sebuah bangsa?”
“Kalau kita menyetujui kehadiran [timnas Israel] bagaimana kita memberi jaminan keamanan? Tunjukkan di situ.”
“Dalam beberapa kasus FIFA memahami persoalan domestik tuan rumah dan akan menyesuaikan.”
Beberapa syarat yang bisa ditawarkan pemerintah kepada FIFA agar turnamen ini tetap berjalan di Indonesia dan mencapai titik temu di antaranya tidak mengibarkan bendera atau memutar lagu kebangsaan Israel.
Hal lain, menurut Yesayas Oktavianus, melakukan lobi segitiga dengan FIFA dan Singapura dalam hal pelaksanaan laga di grup yang ditempati Israel.
Di mana seluruh pertandingan yang diikuti oleh tim Israel akan dilaksanakan di Singapura.
Meskipun opsi tersebut, katanya, perlu kerja keras lantaran harus melobi pemerintah Singapura. Sedangkan sedari awal Indonesia menyatakan seluruh pertandingan digelar di dalam negeri.
Yesayas juga menyebut pemerintah punya waktu setidaknya seminggu ke depan untuk meyakinkan FIFA. Waktu krusial ini, sambungnya, menjadi penentu apakah Piala Dunia U-20 dilanjutkan di Indonesua atau tidak.
Apakah Indonesia akan kena sanksi kalau batal menggelar turnamen Piala Dunia U-20?
Kusnaeni dan Yesayas Oktavianus menyebut Indonesia tidak akan kena sanksi apapun dari FIFA selama keputusan pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 datang dari federasi.
Hanya saja, ada harga yang harus dibayar dan hal itu sangat krusial di mata internasional, jelas Yesayas.
“Trust [kepercayaan] dari dunia internasional terhadap Indonesia akan hilang. Indonesia tidak dipercaya lagi menjadi tuan rumah gelaran besar misalnya Piala Dunia senior yang melibatkan Israel,” imbuhnya.
“Karena Indonesia dianggap tidak kuat menjaga keamanan dalam melindungi warga negara asing.”
Dari segi finansial, sambungnya, anggaran memperbaiki infrastruktur stadion jadi terbuang begitu saja.
Adapun mengenai sanksi berupa pembekuan, kata Kusnaeni, bisa saja dijatuhkan FIFA kalau dalam pelaksanaan turnamen nanti terjadi ancaman nyata terhadap tim Israel.
“[Sanksi] bisa diberikan. Tapi masih jauh, itu [sanksi] ekornya. Sekarang masih di kepala.”
“Yang mungkin terjadi adalah perubahan agenda drawing, perubahan agenda pelaksanaan yang tadinya Mei bisa digeser ke bulan lain,” jelasnya.
Karena bagaimanapun, kata Kusnaeni, FIFA melihat Indonesia sebagai “aset besar” untuk sepakbola dunia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan mayoritas menggemari sepakbola.
Begitupun Indonesia yang disebutnya membutuhkan perhelatan ini untuk menaikkan pamor di panggung global.
“Jadi FIFA tidak akan gegabah mencabut status tuan rumah.”
Apa kata PSSI dan pemerintah?
Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/03), mengatakan, pemerintah sedang “menjalani proses untuk mencari jalan keluar” terkait polemik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20.
“Ya kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar,” kata Menko-Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/03).
Mahfud mengatakan, di satu sisi, Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka.
Di sisi lainnya, demikian Mahfud, Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.
Dan, Mahfud menegaskan, “Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel.” kata Mahfud.
“Nah langkah-langkah berikutnya tunggu saja,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengungkapkan PSSI akan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari situasi ini.
“Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepakbola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepakbola Indonesia dari dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/03).
PSSI, sambung Arya, memahami sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri Indonesia serta Kemenpora sebagai Inafoc atau penanggung jawab pelaksana Indonesia.
“Ketua Umum juga akan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama untuk mencari solusi untuk semua ini baik secara diplomasi maupun politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepakbola Indonesia yang kita cintai,” tambahnya Arya.
Dia juga meminta semua pecinta sepakbola di Indonesia dan masyarakat yang ingin persepakbolaan tanah air lebih maju, untuk bersikap tenang.
Secara terpisah, Plt Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengatakan syarat yang diajukan Indonesia terkait keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, tidak disetujui FIFA.
Syarat apa yang dimaksud, Muhadjir tidak menjelaskan.
Yang pasti, katanya, Indonesia akan bersikap sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Mengapa menolak kehadiran tim Israel?
Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei-11 Juni pada Oktober 2019.
Sebanyak 24 negara peserta termasuk Israel lolos ke babak final.
Timnas Israel sebelumnya tidak pernah tampil di Piala Dunia U-20 sejak ajang tersebut digelar pada 1997. Sehingga ini merupakan sejarah kali pertama mereka.
Namun sejak pertengahan Maret lalu, suara penolakan atas kehadiran timnas Israel ke Indonesia mulai bermunculan dari sejumlah tokoh dan organisasi.
Dua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terang-terangan menolak adalah Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster.
Penolakan itu dilandasi komitmen dukungan untuk kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden Sukarno.
Kemudian Persaudaraan Alumni 212 yang mengancam bakal mencegat kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
Ada pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeklaim semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran timnas Israel.
Ini bukan pertama kalinya hubungan diplomatik Indonesia dan Israel memperumit urusan olahraga.
Pada 1962, Presiden Sukarno menolak memberikan visa kepada delegasi Israel yang hendak mengikuti Asian Games. Akibatnya, Indonesia diskors dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan dilarang mengikuti Olimpiade Musim Panas 1964.
Peristiwa yang lebih baru terjadi pada 2015, ketika atlet atlet Israel Misha Zilberman hendak bertanding di Kejuaraan Dunia Badminton.
Zilberman sempat menunggu di Singapura selama dua pekan karena visanya ditolak Indonesia meski sudah mengajukan sejak enam bulan sebelumnya.
Waktu itu, Federasi Badminton Dunia (BWF) sampai mengancam akan mencoret Indonesia dari tuan rumah Kejuaraan Dunia Badminton jika tidak mau menerima Zilberman.
Zilberman akhirnya mendapat visa pada saat-saat terakhir dan terbang ke Jakarta. Namun ia kandas setelah dikalahkan pemain Taiwan Hsu Jen Hao.
Sumber: BBC Indonesia
