Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan keuntungan dalam menjalankan penugasannya sebagai perusahaan pelat merah.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN di Indonesia berbeda dengan di negara liberal seperti Amerika yang cenderung kapitalis dan China yang terkontrol.
Oleh karena itu dia memastikan bahwa BUMN bukan berbisnis terhadap rakyat. Selama ini perusahaan pelat merah di Inodnesia berupaya menjaga perekonomian dan menurunkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
“Yang harus, jangan ada konotasi seakan-akan BUMN berbisnis untuk rakyat. Nah ini yang bahaya. Tapi kita justru menjaga pertumbuhan ekonomi agar kesenjangan ini bisa terus terjaga,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia, Jumat (1/9/2023).
Erick memaparkan, dinamika yang terjadi di dunia ini sudah berubah dan mengalami ancaman geopolitik, geoekonomi, hingga rantai pasok. Hal ini memengaruhi hampir di semua sektor kebutuhan seperti harga pangan dan energi yang naik secara signifikan.
Peran BUMN, kata Erick, mengintervensi pasar saat pihak-pihak lain seperti swasta, investor, hingga UMKM bergerak mengikuti pasar. Pasalnya, BUMN menggenggam sepertiga perekonomian Indonesia.
“Artinya peran BUMN di sini merupakan sebuah dorongan yang selama ini kita bicarakan sepertiga ekonomi nasional jadi kita harus jadi focus and balance di situ. BUMN perannya tentu menjadi balance pasar. Kita tidak mau memonopoli pasar tapi kita balance,” jelasnya.
Peran BUMN yang nyata, Erick mengungkapkan, pada saat terjadi pandemi Covid -19 tahun 2020 lalu. BUMN aktif dalam pengadaan vaksin kepada masyarakat secepat mungkin. “Kalau tidak, waktu itu dengan proses panjang birokrasi, vaksinnya 7 bulan lagi baru datang, tapi kita sebagai negara hadir waktu itu di bulan Januari sudah vaksin duluan,” imbuhnya.
Sumber : CNBC Indonesia
