Ajakan untuk memboikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel serta Amerika Serikat (AS) terus menggema melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang saat ini tengah menghadapi serangan bertubi-tubi dari tentara Israel.
Pakar Marketing Kafi Kurnia menilai aksi boikot tidak efektif karena produk Israel tidak memiliki merek terkenal secara global. Hal ini mengingat sejumlah negara, imbauan boikot tersebut bahkan berdampak pada beberapa merek terkemuka seperti Starbucks, McDonald’s hingga Coca-Cola.
“Kita tidak punya diplomatik dengan Israel, setahu saya kita tidak impor barang Israel jadi menurut saya konsumen sangat sulit boikot Israel,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (5/11/2023).
Menurutnya Israel tidak memiliki global brand kalau punya sangat mudah, jadi awareness Indonesia juga tidak punya sama sekali, jadi aksi boikot sangat susah dan efektif“Merk yang global dari Amerika, negara apa dan berapa banyak sentimen berapa banyak kalau sedikit tidak efektif, mereka kecanduan Starbuck seminggu dua minggu bisa boikot dan seterusnya tidak mau mungkin sembunyi-sembunyi,” ucapnya.
Sebelumnya, muncul media sosial tagar #BDSMovement yang merupakan gerakan untuk memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada Israel. Adapun upaya ini membuat para pengguna akun menyebut merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel dan menyerukan boikot, salah satu yang ramai menjadi sasaran yakni McDonald’s setelah sebuah lokasi di Israel menawarkan makanan gratis militer.
Beberapa di antaranya memboikot Starbucks setelah perusahaan tersebut menggugat serikat pekerjanya pada bulan ini atas akun media sosial serikat pekerja, yang mengunggah dukungan warga Palestina. Dikutip dari VOX, BDS merupakan gerakan protes nonkekerasan global.
Mereka berupaya menggunakan boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, divestasi keuangan dari negara, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina.
Sumber : Ekonomi
