Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp20 triliun. Pasalnya, Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.
“Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain,” kata Pigai saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (25/10/2024).
Menurut Pigai, universitas HAM itu nantinya akan dipimpin oleh putra Indonesia yang kompeten di bidang HAM. Langkah itu, kata dia, merupakan upaya agar Indonesia punya ikon HAM, bahkan satu-satunya di dunia.
“Kader HAM membangun kesadaran HAM di 78 ribu Desa, masih banyak lagi,” sambung Pigai menjelaskan visinya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta Pigai mengkoordinasikan niatnya itu dengan pemerintah terlebih dahulu. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan kabinetnya soal efisiensi anggaran.
“Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden. Ketika dia menerima penugasan dari Presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Andreas saat dikonfirmasi Tirto, Jumat.
Menurut Andreas, permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi APBN secara keseluruhan.
“Karena, kan, anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” tutur Andreas.
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta Menteri HAM mengoptimalkan anggaran kementeriannya yang sebesar Rp64 miliar guna melakukan penataan organisasi kelembagaan.
Menurutnya, hal tersebut penting karena Kementerian HAM termasuk kementerian baru. Sebelum bekerja merealisasikan program pemerintahan Prabowo-Gibran, kementeriannya tentu perlu melakukan penataan organisasi lebih dahulu.
Willy berkata bahwa anggaran tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal tugas dan fungsi Kementerian HAM. Sebab, selama ini sudah ada Komnas HAM. Masyarakat tentu harus tahu tentang perbedaan peran dan tugas antara Kementerian HAM dan Komnas HAM.
“Sembari juga berbicara, sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri. Apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/10/2024).
