Jakarta – Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya mencapai 95.181 km dan menjadi yang terbesar kedua di dunia. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut dengan luas 5,8 juta per kilometer persegi.
Kondisi ini membuat Indonesia sering disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bahkan sejak kecil, masyarakat Indonesia telah mendengar bahwa nenek moyangnya adalah seorang pelaut.
“Nenek moyangku seorang pelaut,… Gemar mengarung luas samudra,… Menerjang ombak tiada takut,… Menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar berkembang,… Ombak berdebur di tepi pantai,… Pemuda berani bangkit sekarang,… Ke laut kita beramai ramai,” Begitulah bunyi lagu ciptaan Ibu Soed, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Maka itu, tak heran jika selama ini Indonesia terus mencanangkan diri guna menjadi poros maritim dunia. Namun, hingga saat ini belum ada pergerakan masif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut.
Mungkinkah Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia?
Dr Riant Nugroho MSi, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi poros maritim dunia.
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Misalnya dengan menguatkan peran sektor maritim secara maksimal.
Hal tersebut mencakup penguatan infrastruktur, politik, hukum, keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Tetapi sebelum membahas berbagai hal tersebut dengan rinci, ada satu hal penting yang tidak boleh terlupakan. “Indonesia belum memiliki luaran konsep soal poros maritim dunia yang cukup kuat,” ucapnya dikutip dari laman resmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Menurutnya, saat ini yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkan negara poros maritim dunia adalah konsep yang tidak matang.
Hal itu terjadi karena Indonesia masih belum berhasil meramu konsep kebijakan maritim yang kuat nan tepat guna.
“Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan pun sama tidak matangnya,” imbuh Riant.
Ketua MAKPI itu menjelaskan bahwa masih belum ada kebijakan yang komprehensif dan koheren dalam upaya pengembangan maritim di Indonesia.
Meskipun pembangunan tol laut tengah diupayakan, tetapi langkah tersebut dinilai masih kurang efektif untuk mendukung fundamental pembangunan sektor maritim.
“Ketidakmatangan konsep dan manajemen yang tidak tertata membuat segalanya semakin goyah,” tuturnya.
Perlunya Peran Akademisi dan Praktisi
Riant berpendapat, untuk mengatasi hambatan, Indonesia perlu menguatkan sektor maritim secara maksimal. Seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang paham betul dengan urgensi sektor maritim. Oleh sebab itu, peran akademisi dan praktisi menjadi kunci untuk mengeksekusi visi.
“Indonesia kenyataannya masih belum mendirikan badan institusi untuk mendukung pembangunan maritim secara masif. Padahal, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkapabilitas, pendidikan yang menjurus sangat diperlukan guna menopang kemampuan para pemuda, baik secara teknis maupun akademis,” ucapnya.
Selain itu, Riant menerangkan bahwa negara perlu memiliki badan institusi terpusat yang bertanggung jawab secara penuh untuk merancang konsep, strategi, hingga eksekusi detail mengenai sistem dan kebijakan yang akan diterapkan.
“Sehingga sistem yang selama ini belum sistematis dapat dirombak menjadi strategi yang jitu,” tegasnya.
Jika semua fundamental saling terhubung, Riant mengatakan, tak akan mustahil untuk Indonesia mewujudkan diri sebagai poros maritim dunia.
Tetapi tetap saja bahwa yang perlu digarisbawahi adalah perlunya menjadikan sektor maritim sebagai poros kehidupan nasional.
“Jangan lupakan tantangan dan hambatan yang ada di internal sendiri,” papar Riant.
“Dengan sinergi dan energi yang selaras, maka Indonesia menuju poros maritim dunia akan segera berada di dalam genggaman. Perlahan-lahan tetapi pasti, lambat laun harapan tersebut tidak lagi sekadar visi dan manifestasi, melainkan sebuah realisasi,” pungkasnya.
Sumber : Detik.com
