Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang dipilih oleh 96.214.691 atau 58,59% penduduk Indonesia, akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2024. Selain berjanji meneruskan pembangunan yang telah diletakkan oleh Presiden Joko Widodo, saat berkampanye, Prabbowo-Gibran menjanjikan “8 Program Cepat” yang akan menjadi fokus utama pemerintahan dalam lima tahun mendatang, di antaranya makan bergizi untuk anak sekolah, meningkatkan produktivitas petani, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Menjelang pelantikan, Prabowo secara spartan mengunjungi pemimpin negara-negara sahabat, yakni Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan terakhir bertemu Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Filipina, pada 14 September. Prabowo sebelumnya mengunjungi Turki dan Russia, juga Australia dan Papua New Guinea. Semua perjalanan tersebut masih dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di cabinet Presiden Joko Widodo.
“Ia (Prabowo) berupaya keras untuk bertemu dengan para pemimpin dunia guna memberi sinyal bahwa ia berminat pada hubungan luar negeri dan Indonesia kemungkinan akan lebih berorientasi ke luar di bawah kepemimpinannya,” kata Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Di dalam negeri, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran dihadapkan dengan beragam masalah, dari mulai pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga terorisme. Prabowo-Gibran dihadapkan pada berbagai tantangan terkait ekstremisme berkekerasan serta keberadaan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi foreign terrorist fighter (FTF) atau teroris lintas batas di luar negeri. Direktur The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, mengatakan bahwa meskipun penanganan terorisme di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) masih tetap aktif dalam berbagai aktivitas termasuk rekrutmen, persiapan, dan pendanaan teror.
“Kita bisa melihat bahwa terdapat penurunan serangan terorisme yang cukup signifikan dan itu saya kira merupakan keberhasilan dan kesuksesan bangsa kita, BNPT yang perlu kita apresiasi,” kata Mohammad Hasan Ansori dalam diskusi publik bertema “Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintah Baru” yang digelar Kamis (16/5/2024). Namun, Ansori berkeyakinan bahwa masalah terorisme itu bukan eksklusif pemerintah, itu adalah masalah bangsa bersama. “Terlalu besar masalah ini hanya ditangani oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk ikut menangani permasalahan terkait terorisme di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, menjelang pelantikan sebagai Presiden ke-8 Indonesia, semua pihak tengah menerka-nerka “bentuk” kabinet Prabowo mendatang. Hingga kini, masih simpang siur siapa yang akan menjadi “pembantu” Prabowo, tetapi sudah santer beredar bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu akan membentuk kabinet zaken, seperti diungkapkan Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Muzani mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut. Adapun tujuan pembentukan kabinet ini adalah mencegah terjadinya kelebihan fungsi dalam kabinet, meningkatkan kinerja menteri, dan menghindari potensi korupsi yang bakal dilakukan jajaran menteri di dalamnya.
Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih, termasuk menambah kementerian. Namun, menambah kementerian akan membuat struktur birokrasi semakin gemuk. Sangat penting untuk tetap menjaga birokrasi menjadi organisasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien. Prabowo harus dapat mengoptimalkan birokrasi secara efektif dan efisien, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberikan layanan publik tanpa menambah jumlah kementerian dan lembaga negara.
